TIMES RAJAAMPAT, CIMAHI – Pimpinan Pusat (PP) Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam (HIMI Persis) Indonesia menggelar Sekolah Advokasi Perempuan di Auditorium BPPMPV KPTK Kemendikbud, Kota Cimahi, Jawa Barat. 

Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota HIMI Persis dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, pengurus wilayah HIMI PERSIS dari berbagai provinsi juga turut ambil bagian.

Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan kampus ternama seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Agama Islam Persis Bandung, STAI PERSIS, dan lainnya.

Mewakili Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), salah satu narasumber, Daden Sukendar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini.

Dalam hal ini lebih lanjut dirinya menilai bahwa inisiatif HIMI Persis menjadi bagian penting dalam mendorong kesadaran dan keberpihakan terhadap hak-hak perempuan.

"Kami sangat mengapresiasi Pimpinan Pusat HIMI Persis atas terselenggaranya Sekolah Advokasi Perempuan. Kegiatan seperti ini sangat penting sebagai langkah kolektif dalam membangun pemahaman dan aksi nyata melawan kekerasan terhadap perempuan," katanya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Senin (7/7/2025).

Puncak acara ditandai dengan peluncuran program 'Bilik Aduan', sebuah inisiatif strategis dari HIMI Persis yang ditujukan sebagai ruang aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini akan hadir di berbagai wilayah Indonesia, dikelola langsung oleh kader HIMI Persis di tingkat lokal.

“Bilik Aduan didirikan sebagai bentuk komitmen HIMI Persis dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang hingga kini belum berjalan maksimal di berbagai daerah, meski telah disahkan tiga tahun lalu.

Melalui program ini, HIMI Persis berupaya menyediakan layanan pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi atau kekerasan, sekaligus mendorong budaya keberanian untuk melapor.

Lebih jauh tentunya kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.

"Semoga inisiatif ini membawa manfaat besar, khususnya dalam memperkuat perjuangan kita bersama dalam menciptakan ruang aman dan adil bagi seluruh perempuan Indonesia," tutupnya.(*)